DM, BLITAR –Walikota Blitar, Santoso, memberikan tanggapan terhadap pandangan umum fraksi terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 serta Rencana Pembangunan Industri Kota (RPIK) Blitar untuk periode 2024-2044, dalam rapat paripurna DPRD yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Blitar, Syahrul Alim, Rabu (13/11/2024).

Dalam sambutannya, Walikota Santoso menekankan bahwa APBD 2025 merupakan dokumen strategis yang akan menjadi panduan pelaksanaan berbagai program pemerintah Kota Blitar di tahun mendatang.

“APBD ini adalah wujud komitmen bersama antara Pemerintah Kota dan DPRD untuk menghasilkan anggaran yang tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Santoso.

Ia menambahkan, salah satu prioritas utama dalam APBD 2025 adalah pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, terutama dalam hal penyediaan makanan bergizi dan sehat. Hal ini sejalan dengan prioritas nasional yang juga menjadi fokus perhatian di masa kepemimpinan Presiden Prabowo.

“Kami ingin memastikan bahwa kebutuhan gizi masyarakat terpenuhi sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas hidup,” tegasnya.

Santoso juga menyoroti pentingnya sinergi antara Pemerintah Kota Blitar dan DPRD. Ia berharap, dengan adanya dukungan dari semua pihak, kebijakan yang dihasilkan tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat Blitar. “Dengan APBD 2025, kami ingin menciptakan kebijakan yang inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan warga,” tambahnya.

Selain APBD, rapat tersebut juga membahas Rencana Pembangunan Industri Kota (RPIK) Blitar untuk periode 2024-2044. Santoso menjelaskan bahwa fokus utama RPIK adalah pengembangan sektor-sektor unggulan yang dapat membuka peluang kerja dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

“Kami ingin mengembangkan industri yang tidak hanya berorientasi pada investasi besar, tetapi juga memberdayakan UMKM lokal yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi Kota Blitar,” kata Santoso.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa industri yang akan dikembangkan harus ramah lingkungan dan berkelanjutan. “Komitmen kami adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan yang berwawasan lingkungan,” ujarnya.

Pemerintah Kota Blitar berencana menyediakan infrastruktur yang memadai dan meningkatkan aksesibilitas, sekaligus memberikan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia lokal agar mampu bersaing di pasar industri.

Walikota Santoso juga menggarisbawahi peran penting UMKM dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurutnya, RPIK ini akan memberikan dukungan penuh kepada pelaku UMKM di Kota Blitar, terutama dalam sektor makanan dan minuman, agar dapat berkembang dan memberikan kontribusi nyata pada perekonomian daerah.

“Kami ingin UMKM Kota Blitar berperan aktif dalam pembangunan ekonomi, sekaligus menumbuhkan semangat kewirausahaan di kalangan masyarakat,” tuturnya.

Di akhir rapat, Santoso berharap pembahasan Raperda APBD 2025 dan RPIK ini dapat segera ditindaklanjuti melalui diskusi antara eksekutif dan legislatif. “Kami optimis bahwa dengan kerjasama yang baik, kita dapat menghasilkan peraturan daerah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mendorong kemajuan Kota Blitar,” tutupnya.

 

Penulis: DANI ELANG SAKTI