DM, Blitar – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar menunjukkan peran aktifnya dalam pembangunan daerah dengan menyampaikan hasil serap aspirasi masyarakat melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Blitar 2025.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar, M Rifai dan Mujib, turut hadir dalam kegiatan urun rembuk rencana pembangunan yang digelar di Pendopo Ronggo Hadinegoro, pada Selasa (26/3/2024).

Rifai menjelaskan bahwa pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD yang disampaikan dalam Musrenbang ini berasal dari serap aspirasi (reses) anggota dewan di konstituennya masing-masing dan hasil tinjau lapangan.

“Pokir DPRD ini berbeda dengan rangkaian Musrenbang internal eksekutif yang dimulai dari desa, kecamatan, dan kabupaten. Pokir DPRD merupakan hasil reses dan tinjau lapangan yang telah diparipurnakan di dewan dan menjadi lembaran resmi untuk disampaikan di Musrenbang Kabupaten. Dengan demikian, perencanaan pembangunan merupakan hasil kombinasi antara eksekutif dan legislatif,” terang Rifai.

Lebih lanjut, Rifai menjelaskan bahwa setelah Musrenbang, akan dihasilkan produk bernama RKPD 2025. RKPD ini kemudian akan disinkronkan dengan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk diisi dengan anggaran. Detail pembiayaan untuk merealisasi rencana pembangunan ini kemudian akan difinalisasi menjadi peraturan daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“RKPD 2025 tinggal disinkronkan dengan KUA PPAS-nya, tinggal diisi anggaranya. Kalau program banyak, tinggal nanti diprioritaskan sambil melihat anggarannya di kita nanti 2025 apa saja. Pembahasannya nanti ada di dewan,” kata Rifai.

Berdasarkan pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Blitar, isu-isu yang paling banyak disuarakan adalah penyelarasan program penanganan stunting, penuntasan kemiskinan ekstrem, dan pemerataan pembangunan. Diharapkan hal-hal tersebut dapat menjadi prioritas pemerintah.

“Dari pokir kita minimal ada penyelarasan program stunting, penuntasan kemiskinan ekstrem, dan pemerataan pembangunan. Kita tetap berjuang minimal infrastruktur di Kabupaten Blitar dari tahun ke tahun semakin lebih baik lagi,” tegas politisi Partai Kebangkitan Bangsa tersebut.

Kehadiran DPRD dalam Musrenbang ini menunjukkan komitmennya dalam membangun daerah yang lebih baik dengan menjembatani aspirasi masyarakat dan menerjemahkannya ke dalam program pembangunan yang terukur dan terencana.

Penulis: Dani Elang Sakti
Editor: Redaksi