Detak –  Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Kepuluan Riau Tahun 2023 secara resmi dibuka yang ditandai pemukulan gong oleh Wakil Gubernur Kepri Hj  Marlin Agustina di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Tanjungpinang, Rabu (29/03).

Penyelenggaraan Musrenbang Provinsi Kepri Tahun 2023 ini digelar Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Barenlitbang) Provinsi Kepri dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun oleh setiap Pemerintah Daerah. RKPD Tahun 2024 disusun dengan mempedomani RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 yang telah disepakati bersama antara Eksekutif dan Legislatif melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021.

RKPD yang berpedoman kepada RPJMD bermakna RKPD memuat semua target dan capaian RPJMD sesuai Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur. Adapun Visi tersebut adalah “Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing dan Berbudaya”.

Untuk memberikan arah dalam perencanaan pembangunan tahun 2024, maka RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 mengusung tema “Peningkatan Investasi dan Daya Saing Daerah untuk kemakmuran Rakyat Melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan Menjunjung Nilai-Nilai Budaya Melayu dan Nasional”.

Gubernur Ansar mengatakan melalui tema tersebut, prioritas pembangunan daerah di tahun 2024 akan diprioritaskan dalam tiga pokok utama yaitu optimalisasi potensi perekonomian daerah, pembangunan infrastruktur wilayah, dan pembangunan manusia yang berkualitas dan berbudaya.

“Untuk pengoptimalan potensi perekenonomian daerah akan kita tempuh dengan peningkatan Produk Domestik Regional Bruto, pemanfaatan sektor pertanian, kelautan serta perikanan, dan peningkatan pendapatan asli daerah,” kata Gubernur Ansar.

Selanjutnya pembangunan infrastruktur wilayah akan dicapai dengan strategi percepatan pembangunan infrastruktur dasar, dan pembangunan antar pulau dan pesisir.

“Adapun pembangunan manusia yang berkualitas dan berbudaya adalah dengan  penyelenggaran pemerintahan berbasis teknologi informasi yang terbuka dan terintegrasi, peningkatan kapasitas tata kelola pemerintahan, pelaksanaan manajemen ASN yang profesional, peningkatan mutu dan akses layanan pendidikan dan kesehatan, serta peningkatan harmonisasi antar umat beragama,” lanjut Gubernur Ansar.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kepri Deby Maryanti secara terpisah mengatakan bahwa Musrenbang merupakan bagian penting dari proses penyusunan perencanaan kerja Pemerintah.

“Musrenbang ini penting dilakukan untuk mengumpulkan masukan aspirasi dari berbagai pihak sebagai usulan perencanaan kerja Pemerintah,” kata Deby.

Dirinya menambahkan, Musrenbang ini menampung usulan-usulan yang akan di kumpulkan pemerintah provinsi dan disejalankan dengan program prioritas.

“usulan hasil musrenbang ini nantinya akan dikumpulkan oleh Pemerintah Provinsi melalui Barenlitbang dan akan disesuaikan dengan Program Prioritas Pemerintah yang selanjutnya akan dilakukan bersama lembaga DPRD,” tambah Deby.

Sementara itu, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni yang hadir mewakil Menteri Dalam Negeri menyebutkan pentingnya sinkronisasi tema RKP Nasional dan Daerah. Untuk tahun 2024, tema RKP Nasional adalah “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.

“Sesuai dengan tujuan utama pembangunan daerah yaitu perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional,” kata Agus.(Red/Adv).