DM – ByteDance menemukan dua pegawai mereka mengantongi setidaknya data dua jurnalis Amerika Serikat dari platform TikTok, dua pegawai itu kini sudah dikeluarkan.

Reuters pada Jumat melaporkan bahwa sejumlah pegawai ByteDance itu mengakses data jurnalis untuk menyelidiki kebocoran informasi perusahaan yang terjadi awal tahun ini.

Dalam email yang berasal dari ByteDance, jurnalis itu berasal dari media BuzzFeed dan Financial Times. Pegawai ByteDance itu menyelidiki hubungan dua jurnalis itu dengan sejumlah pegawai perusahaan.

Menurut informasi, pegawai ByteDance melihat alamat IP jurnalis untuk mengetahui apakah mereka berada di lokasi yang sama dengan pegawai-pegawai yang dicurigai membocorkan informasi rahasia perusahaan.

Seorang narasumber Reuters mengatakan ada empat pegawai ByteDance yang kini sudah dipecat, dua berasal dari China dan dua dari Amerika Serikat. Perwakilan TikTok mengatakan mereka menambah langkah untuk melindungi data pengguna.

Mengenai kasus itu, Financial Times mengatakan “memata-matai pewarta, menghalangi kerja mereka atau mengintimidasi narasumber mereka sangat tidak bisa diterima. Kami akan menyelidiki kasus ini lebih dalam sebelum memutuskan tanggapan formal kami”.

Juru bicara BuzzFeed News mengatakan mereka sangat terganggu dengan laporan itu dan bahwa kasus itu adalah “secara terang-terangan mengabaikan privasi dan hak jurnalis sekaligus pengguna TIkTok”.

Forbes melaporkan bahwa ByteDance juga melacak beberapa jurnalis mereka, termasuk yang pernah bekerja di BuzzFeed. Forbes menyatakan pelacakan itu adalah bagian dari kampanye pengawasan rahasia ntuk menemukan sumber kebocoran informasi.

Dalam email lain yang dilihat oleh Reuters, CEO TikTok Shou Zi Chew mengatakan kepada pegawai bahwa “pelanggaran itu tidak mewakili apa yang saya tahu tentang prinsip-prinsip perusahaan”.

Tiktok, kata dia, akan semakin memperketat protokol mereka. Chew juga mengatakan TIkTok sudah migrasi manejemen data pengguna AS yang dilindungi ke departemen data AS USDS, divisi yang mereka bangun di AS untuk perlindungan data.

Sumber: antaranews.com
Editor: Redaksi