DM – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas bersama Walikota Tanjungpinang, Rahma meresmikan Mal Pelayanan Publik (MPP) setempat, yang berlokasi di jalan Agus Salim, Rabu (26/10).

Menteri Azwar mengatakan, reformasi birokrasi harus berdampak ke masyarakat dan melalui MPP menjadi salah satu contoh dampak positif yang dirasakan masyarakat.

“Pesan bapak Presiden sangat jelas, reformasi birokrasi itu jangan mengawang-awang, bukan sekadar tumpukan dokumen, tapi harus berdampak dan dirasakan masyarakat. MPP yang terus didorong pemerintah pusat untuk hadir di daerah-daerah merupakan contoh hasil reformasi birokrasi yang berdampak, yang hilirnya adalah pelayanan publik prima,” jelasnya dalam sambutannya.

Menteri juga mengapresiasi Kota Tanjungpinang yang telah menghadirkan MPP untuk memberikan layanan yang mudah untuk seluruh warganya.

“Sebanyak 75 MPP telah berdiri di Indonesia, dan Kota Tanjungpinang merupakan MPP yang ke-2 setelah Kota Batam di Kepri. Selamat untuk Kota Tanjungpinang karena MPP telah hadir di tengah-tengah masyarakat kota budaya yang indah dan hebat ini, tentunya dengan kesungguhan dan komitmen, Pemko Tanjungpinang serius membangun MPP yang sangat indah ini. Semoga dapat memberikan pelayanan yang terbaik di Provinsi Kepulauan Riau khususnya di Kota Tanjungpinang,” ucap Anas.

Dalam kesempatan yang sama, Rahma mengatakan bahwa hadirnya Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kota Tanjungpinang sebagai perwujudan komitmen Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam meningkatkan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

“Hadirnya MPP di Kota Tanjungpinang juga merupakan salah satu inovasi sekaligus langkah strategi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan tujuan untuk menjamin kemudahan serta kepastian dalam berinvestasi dan mengurus perizinan. Digitalisasi pelayanan dihadirkan agar pelayanan lebih cepat mudah dan terjangkau,” ucap Rahma.

Ditambahkanya, pada MPP terdapat 31 Instansi yang bergabung dengan 151 jenis layanan. “Masyarakat dapat mengurus berbagai macam layanan perizinan dan non perizinan, diantaranya adalah pembuatan KTP, pelayanan Haji dan Umroh, pengurusan surat tanah, pergantian pasport, perpanjangan pajak kendaraan bermotor, perpanjangan SIM A dan SIM C, pembayaran pajak, BPHTB, help desk OSS, informasi dan pengaduan perizinan, layanan klinik persetujuan bangunan gedung, serta berbagai pelayanan lainnya kepada masyarakat,” jelas Rahma.

Rahma mengatakan bahwa Pemko Tanjungpinang juga berkomitmen tidak hanya memberikan fasilitas pelayanan yang nyaman di MPP, akan tetapi juga memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

“Dengan tujuan memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dengan menempatkan petugas yang santun, ramah serta memiliki ilmu pengetahuan sesuai bidangnya masing-masing,” tutup Rahma.

Sebelum meresmikan MPP, Menteri Azwar berkesempatan memberikan pembekalan kepada jajaran Perangkat Daerah se-Kepulauan Riau dan Forkopimda yang dilaksankaam di Hotel CK. Dengan menjelasakan materi yang disertai contoh-contoh penerapan dalam pelayanan publik, inovasi yang dapat dilakukan, dan reformasi birokrasi yang semakin mudah dan tidak berbelit, sebagai upaya dapat mendorong dan memberi motivasi untuk kinerja ASN.

Usai peresmian MPP Kota Tanjungpinang, rombongan Menteri PANRB melanjutkan dengan memberikan materi di kampus Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) yang diikuti oleh para mahasiswa. Kegiatan diskusi tersebut membahas berbagai program dan strategi pemerintah terkait reformasi birokrasi.

Penulis: Humas
Editor: Redaksi