DM – Kementerian Sosial menyatakan kesiapannya menjadi tuan rumah pertemuan tingkat tinggi antar pemerintah mengenai tinjauan akhir implementasi dasawarsa penyandang disabilitas di Asia-Pasifik, atau HLIGM-FRPD 2013-2022.

Menteri Sosial Tri Rismaharini ditemui di Jakarta, Senin, mengatakan pertemuan HLIGM-FRPD (High-level Intergovernmental Meeting on the Final Review of the Implementation of the Asian and Pacific Decade of Disabled Persons) diadakan secara tatap muka pada 19-21 Oktober 2022.

“Kita berharap, kita bisa menjadi tuan rumah yang baik dan kita bisa menjadikan saudara-saudara kita, utamanya adalah tidak ada pandangan dan diskriminatif kepada mereka,” ujar Mensos Risma, seperti dilansir dari antaranews.com.

Pertemuan HLIGM-FRPD merupakan pertemuan para pemangku kepentingan dari berbagai negara di Asia dan Pasifik guna memberi masukan, tentang kemajuan yang dicapai dalam sepuluh tahun terakhir serta memikirkan arah strategis baru dalam upaya pelindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

Mensos Risma juga menekankan kepedulian terutama untuk aksesibilitas mereka dalam bidang apapun.

“Saya kira itu kalau ini diselenggarakan mudah-mudahan kita semua care mudah-mudahan semua bisa mengerti bahwa disabilitas adalah bagian dari kita semua,” kata dia.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Eksekutif Komisi Ekonomi dan Sosial PBB untuk Asia dan Pasifik (UNESCAP), Armida Salsiah Alisjahbana, mengatakan pertemuan ini akan menyampaikan progres dari 10 tujuan yang tertuang dalam strategi Incheon.

Pertemuan tersebut diharapkan menghasilkan draf Jakarta Declaration atau Deklarasi Jakarta untuk di implementasikan dalam pemenuhan hak-hak disabilitas selama sepuluh tahun ke depan.

“Pertemuan ini juga menyampaikan beberapa tantangan dan rekomitmen ke depan plus hal-hal baru teknologi, COVID-19, dan afirmasi sektor swasta. Semua ini dituangkan di draft Jakarta Declaration sehingga penting sekali pertemuan tiga hari ke depan,”ujar Armida.

Pertemuan HLIGM-FRPD akan diikuti 31 negara anggota, sepuluh badan PBB, 12 pejabat setingkat menteri/kepala badan dari 11 negara, tiga negara asosiasi dan 50 organisasi masyarakat sipil di wilayah Asia Pasifik.

Sumber: antaranews.com
Editor: Redaksi