DM – Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad ingin memastikan bahwa seluruh anggaran yang akan disusun dalam rencana kerja (Renja) pemerintah Provinsi Kepri tahun 2022 harus benar-benar tepat sasaran, efektif dan efisien serta menjawab seluruh kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang.

Untuk itu Ansar Ahmad terus mencermati setiap mata anggaran yang disusun oleh masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) di setiap rencana kerja yang akan diusulkan dalam APBD tahun 2022. Dirinya ingin setiap anggaran yang disusun harus berbasis kinerja, transparan, punya nilai akuntabilitas dan bisa dipertanggungjawabkan.

Demikian dijelaskan oleh Ansar Ahmad kepada media di sela-sela memimpin rapat secara marathon dengan beberapa OPD yang dilaksanakan di ruang rapat utama Kantor Gubernur Kepri di Dompak, Rabu (04/08/2021). Menurutnya, setiap rupiah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) harus bisa dipertanggungjawabkan, digunakan dan dikelola secara transparan, dan diperuntukkan sebaik-baiknya dan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat.

Tidak hanya itu, Ansar juga menyampaikan bahwa tata kelola setiap anggaran yang dituangkan dalam program kerja di OPD harus baik, tepat sasaran, dan dijalankan dengan prosedur yang sederhana dan ringkas, serta melalui proses cepat dengan manfaat maksimal untuk masyarakat.

“Kecepatan dan ketepatan itu penting. Apalagi di situasi pandemi seperti saat ini. Percuma kita memiliki anggaran tetapi anggaran tersebut tidak bisa secara cepat dan tepat dibelanjakan untuk masyarakat. Situasi seperti saat ini kita sedang ditunggu oleh masyarakat dengan program kerja yang jelas, terukur dan menjawab keluhan mereka,” jelas Ansar Ahmad.

Ansar Ahmad juga menegaskan pentingnya langkah yang cepat, tepat, efisien, dan akuntabilitas dalam implementasi program kerja yang tersusun dalam APBD. Hal itu penting karena di tahun 2022, situasi masih belum stabil dan diperlukan langkah yang extraordinary dalam pemulihan ekonomi di Kepulauan Riau.

Dari pantauan di lapangan, setidaknya hari ini ada 7 OPD yang digilir rapat oleh Gubernur Ansar Ahmad. Rapat yang dimulai pada pukul 07.30 itu berakhir sampai pukul 20.00 malam. Ketujuh OPD tersebut di antaranya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan dan Pemukiman, Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit, Dinas Pertanian, Dinas Pendidikan serta Dinas Kelautan dan Perikanan.

Masing-masing OPD diminta untuk mempresentasikan program kerja dan pengganggaran yang disusun yang akan dimasukkan dalam APBD tahun 2022. Tidak sedikit, anggaran yang diajukan oleh OPD ditolak oleh Ansar Ahmad karena dinilai mubazir dan tidak tepat sasaran.

“Kita ingin semua bekerja dengan baik dengan program kerja yang betul-betul untuk membangun Kepulauan Riau yang lebih baik,” pungkasnya. (Red/hum)