*Tak Ada Keraguan Untuk Tegakan Hukum Disiplin Protokol Kesehatan

DM – Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Kepri, Bahtiar Baharuddin mengikuti Rapat Koordinasi Analisa Dan Evaluasi Pelaksanaan Kampanye Pilkada Serentak Tahun 2020 melalui vicon dari Gedung Daerah, Tanjungpinang, Jumat (2/10).

Usai Rakor, Bahtiar menyatakan komitmennya bersama semua jajaran di daerah bersama TNI dan Polri untuk mengawal pelaksanaan Pilkada di Kepri secara sehat dalam tiap tahapannya, sehingga berjalan dengan lancar dan terbebas dari Covid-19.

“Pak Menko Polhukam berpesan kepada seluruh daerah yang melaksanakan Pilkada untuk mengoptimalkan peran dan semua sumber daya yang ada dalam mensukseskan Pilkada dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat,” kata Bahtiar.

Secara khusus, Dirjen Polpum Kemendagri ini menghinbau kepada seluruh masyarakat agar silahkan mengekspresikan hak politiknya namun tetap mendepankan protokol Covid-19.

Karena komitmen yang Bahtiar sampaikan adalah tidak ada keraguan sedikitpun untuk melakukan penegakan hukum bagi pelanggar disiplin protokol kesehatan.

“Saya tegaskan bahwa tidak ada keraguan dalam melakukan penegakan hukum, kalau persuasif tidak mempan bisa kita tindak bahkan pidanakan,” tegasnya.

Rakor yang dipimpin langsung oleh Menko Polhukam Mahfud MD itu membahas lebih lanjut, mereview kondisi yang terjadi di daerah yang melaksanakan Pilkada di tahap kampanye.

Membuka Rakor, Menko Mahfud menyampaikan apresiasi kepada semua pihak berkat rapat koordinasi usai pendaftaran calon beberapa waktu lalu yang menimbulkan sejumlah polemik (kerumunan yang melanggar protokol kesehatan) sehingga pada masa kampanye kondisi cenderung lebih kondusif.

“Menurut pantauan, pelanggaran terjadi di luar pilkada, meskipun ada laporan yang datang dari pilkada namun sejauh ini berjalan dengan baik dan kondusif,” kata Mahfud.

Rakor kata Mahfud merupakan kesepakatan bersama Mendagri agar dapat rutin di lakukan sehingga mengevaluasi kondisi yang terjadi di lapangan lalu dapat segera di carikan solusi penyelesaian jika terjadi hal yang dapat menghambat pelaksanaan pilkada yang menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

“Kita evaluasi dan selalu siap melakukan langkah antisipasi sehingga pelaksanaan pilkada dapat berjalan baik,” lanjutnya.

Sementara itu, Plh. Ketua KPU RI Ilham Saputra mengatakan bahwa KPU terus melakukan pemantauan secara berkala terhadap tahapan pelaksanaan Pilkada, terlebih saat masa kampanye yang lebih mengutamakan media virtual di tengah pandemi covid.

Ilham melanjutkan, Koordinasi secara intens baik dengan Kemendagri dan Kementerian terkait lainnya juga bersama KPU di kabupaten dan Kota, sehingga PKPU menjadi panduan guna pencegahan Covid-19 seraya memberikan sosialisasi agar PKPU dapat di pahami dan di ketahui masyarakat secara luas.

Selain itu, KPU juga berpesan antara lain: Perlu ketegasan pihak di daerah bersama pihak keamanan bagi pelanggar protokol kesehatan; Mendorong paslon mematuhi pakta integritas yang telah dibuat untuk mentaati aturan yang telah di tetapkan; Lakukan pemantauan dan supervisi; Lakukan Bimtek kepada penyelenggara di daerah dan Optimalisasi dan pemanfaatan medsos.

Kemudian, Ketua Bawaslu RI Abhan pun melaporkan bahwa pihaknya terus melakukan pengawasan sekaligus penindakan terkait protokol kesehatan dalam masa pelaksanaan kampanye di era pandemi Covid-19.

Perwakilan BIN menyarankan agar KPU-Bawaslu agar berkoordinasi dengan Pemda, Pihak kemanan, Satgas Covid19 dan semua jajaran terkait untuk mencegah pengumpulan massa; Kampanye agar lebih mengedepankan virtual daripada tatap muka; Meminta Parpol mengingatkan Paslonnya untuk mematuhi protokol kesehatan; Seluruh penyelenggara pilkada terus mengedukasi masyarakat dan peserta agar mematuhi seluruh peraturan terutama protokol covid19.

Lalu, Jaksa Agung RI ST Burhanuddin memberikan beberapa pesan, antara lain: Agar semua pihak terkait berkomitmen untuk menyelenggarakan Pilkada sesuai aturan yang berlaku termasuk protokol kesehatan; Mendorong kreativitaa dan inovasi para Paslon untuk memanfaatkan sarana teknologi informasi dalam menyampaikan program kerja, visi dan misi kepada masyarakat; Mendorong partisipasi masyarakat agar mau melaporkan setiap pelanggaran protokol kesehatan; Para Penegak hukum agar menindak tegas pelanggar sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku.

Terakhir, Mendagri Tito Karnavian berpesan kepada semua pihak terkat bahwa pentingnya koordinasi dalam mensukseskan pelaksanaan setiap tahapan pilkada mengingat waktu penyelenggaraan pilkada yang singkat.

Hadir mendampingi Pjs Gubernur, Danlantamal IV Tanjungpinang Laksamana Pertama TNI Indarto Budiarto, Plh. Asisten Pemerintahan Sardison, Kaban Kesbangpol Lamidi, Perwakilan FKPD, KPU, Bawaslu dan Satgas Covid-19 Provinsi Kepri.