DM – DPRD Kepri menggelar rapat dengan agenda Jawaban Pemerintah atas pemandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Kepulauan Riau Terhadap Ranperda tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019 di ruang sidang utama kantor DPRD Kepri, Selasa (30/6).

Rapat ini dipimpin langsung oleh ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak, beserta jajaran wakil ketua I Dra Hj. Dewi Kumalasari M.Pd, Wakil Ketua II Raden Hari Tjahyono dan Wakil Ketua III Tengku Afrizal Dahlan.

Pada kesempatan tersebut, Plt Gubernur Kepri H Isdianto menanggapi pemandangan fraksi-fraksi dengan mengelompokkan kedalam lima poin penting yang meliputi masalah realisasi pendapatan daerah, realisasi belanja daerah, pengelolaan barang milik daerah, SDM dan informasi pengelolaan keuangan daerah.

Tidak lupa Isdianto juga berterimakasih kepada ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak, jajaran wakil ketua serta segenap dewan yang telah memberikan masukan, tanggapan dan koreksi atas Renperda yang telah diajukan oleh Pemerintah Provinsi Kepri.

Hal pertama yang disampaikan Isdianto, bahwa PAD Kepri di 2019 adalah sebesar Rp3,9 triliun, dari yang sebelumnya hanya Rp3,5 triliun. Atau naik sebesar 12.56 persen. Meskipun PAD naik, namun dari sisi retribusi masih menurun dibanding tahun 2018.

“Penurunan di sisi retribusi ini dikarenakan pemanfaatan ruang laut yang belum terealisasi sesuai target. Karena masih menunggu penetapan Perda RZWP3K. Disamping itu retribusi labuh jangkar juga sampai sekarang masih dalam proses,” kata Isdianto.

Hal lainnya yang tak luput dari poin penting yang ditanggapi Pemprov Kepri atas pemandangan fraksi-fraksi adalah menyangkut Sumber Daya Manusia (SDM).

“Masalah SDM di 2020 ini pemprov menggerakkan 9 unit sekolah baru, baik SMA/SMK dan SLB. Untuk menggerakkan sekolah-sekolah tersebut, saat ini kami masih menyiapkan tenaga pendidik sesuai kualifikasi yang dibutuhkan,” kata Isdianto lagi. (Hum/Red).