DM – Jajaran pimpinan dan pegawai dilingkungan Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Kepri, mengikuti apel Penguatan Aparatur Sipil Negara secara virtual bersama Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) RI, Senin (3/8/2020) pagi.

Apel pagi virtual serentak se Indonesia itu bertemakan Kemenkumham Era New Normal dan Pembangunan Zona Integritas bagi 520 Satuan Kerja Menuju WBK/WBBM Tahun 2020.

Dalam apel tersebut, Kementerian Hukum dan HAM mengusulkan 520 satuan kerja (satker) untuk masuk dalam penilaian program pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM) tahun 2020.

Sekretaris Jenderal Kemenkumham Kepri, Bambang Rantam Sariwanto, menuturkan tujuan apel pagi itu untuk memberikan pembekalan dan penguatan kembali tentang peran dan tugas Tim Kerja Pembangunan Zona Intergitas dalam mengimplementasikan pelaksanaan pembangunan Zona Intergitas di Era New Normal.

“Pelaksanaan evaluasi akhir yang akan dilakukan oleh Tim Penilai Nasional harus dipersiapkan dengan baik, sehingga hasil yang akan dicapai berdampak pada meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM dan juga akan meningkatkan kinerja Kementerian secara keseluruhan,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui Tahun 2019, Kementerian Hukum dan HAM dari 139 Satuan Kerja yang diusulkan, berhasil mendapatkan 43 Satuan Kerja Pembangunan Zona Integritas, dengan 39 Satuan Kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan 4 Satuan Kerja berpredikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

“Pada Tahun 2020 Kemenkumham kembali meningkatkan usulan menjadi 520 Satuan Kerja kepada Kementerian PAN dan RB selaku Tim Penilai Nasional (TPN). Oleh karena itu perlu dilakukan penguatan untuk memastikan sebanyak-banyaknya satuan kerja yang diusulkan berhasil mendapatkan predikat WBK maupun WBBM,” tuturnya.

Di awal tahun 2020 Kemenkumham telah mencanangkan program pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM yang saat ini telah memasuki masa evalusi yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal (TPI).

Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly memerintahkan agar seluruh Tim Kerja melakukan Monitoring dan Evaluasi secara berkala memantau hasil Survey Indeks Persepsi Korupsi (IPK), Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan hasilnya harus menunjukkan Trend Positif, sehingga pada saat penilaian akhir oleh Tim Penilaian Nasional (TPN) semua kriteria yang dipersyaratkan dapat dipenuhi.

“Tahun ini Kementerian Hukum dan HAM mengusulkan 520 satuan kerja kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selaku tim penilai nasional,” ujarnya.

Selanjutnya, Dia juga meminta tiap wilayah menargetkan minimal 70 persen dari satuan kerja yang diusulkan meraih predikat WBK dan WBBM.

Selanjutnya kata dia pada tahun lalu, dari 139 satuan kerja yang diusulkan, sebanyak 39 di antaranya berhasil meraih predikat WBK, dan empat satker lainnya memperoleh predikat WBBM.

“Saya ingin agar setiap wilayah menargetkan minimal 70 persen dari satuan kerja yang diusulkan untuk meraih predikat WBK/WBBM. Saya berharap kita semua satu kata dan perbuatan, bekerja keras, serta menjaga integritas sehingga terbebas dari praktik perbuatan tercela yang mencederai amanah rakyat,” ungkapnya.

(*/el)