DM, Blitar – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Blitar menggelar rapat paripurna serah terima jabatan Walikota dan Wakil Walikota Blitar. Jabatan tersebut kini resmi dipegang oleh Syauqul Muhibbin dan Elim Tyu Samba untuk periode 2025-2030. DPRD berharap pasangan ini dapat memberikan kinerja terbaik guna memenuhi janji-janji yang disampaikan kepada masyarakat selama masa kampanye.

Pasangan Syauqul Muhibbin dan Elim Tyu Samba melanjutkan kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota periode sebelumnya, Santoso dan Tjutjuk Sunario (2021-2025). Kepemimpinan baru ini juga memperkenalkan tagline ‘Blitar SAE’ sebagai pengganti tagline lama ‘Blitar KEREN’. Tagline baru ini akan menjadi semangat dalam menjalankan berbagai program Pemerintah Kota Blitar.

Wakil Ketua I DPRD Kota Blitar, Adi Santoso, mengungkapkan bahwa tagline ‘Blitar SAE’ sudah familiar di telinga masyarakat, karena sering disampaikan oleh Syauqul Muhibbin, yang akrab disapa Mas Ibin, selama kampanye. ‘Blitar SAE’ memiliki makna ‘Blitar Baik’, dengan SAE sebagai akronim dari Santun, Amanah, dan Excellent.

“Kami di DPRD berharap tagline ini dapat diwujudkan dengan baik. Motto SAE yang sering disampaikan Mas Wali menjadi harapan besar masyarakat untuk perubahan yang lebih baik di Kota Blitar,” ujar Adi Santoso.

Adi Santoso, yang merupakan politikus dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) – partai pengusung Syauqul Muhibbin – menegaskan bahwa meskipun berasal dari partai yang sama, DPRD akan tetap menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah. “Tanpa pengawasan yang baik, kualitas kinerja pemerintah bisa menurun. Insyaallah, kami akan menjalankan fungsi pengawasan, legislasi, dan anggaran secara kritis dan produktif. Tujuannya agar sinergi antara eksekutif dan legislatif dapat menyejahterakan masyarakat,” jelasnya.

Sinergi antara pemerintah dan DPRD juga ditekankan oleh Wakil Ketua II DPRD Kota Blitar, Mohamad Hardita Magdi. Ia menyatakan bahwa Walikota perlu membangun komunikasi yang baik dengan semua stakeholder, termasuk DPRD. Masukan dan evaluasi dari DPRD dinilai sebagai elemen penting dalam memaksimalkan kinerja pemerintah.

“Komunikasi yang intensif sangat diperlukan, karena DPRD memiliki peran kunci dalam penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Blitar,” ujar Mohamad Hardita Magdi, yang akrab disapa Mas Dito.

Mas Dito juga berharap program-program pemerintahan sebelumnya dapat dilanjutkan dan ditingkatkan kualitasnya di bawah kepemimpinan yang baru. Kepemimpinan baru tentu juga akan menyusun ‘kabinet kerja’-nya yang baru diharapkan bisa memenuhi harapan untuk peningkatan kualitas pelayanan masyarakat yang diharapkan.

“Dengan jargon ‘SAE’ atau semakin baik, program-program yang sudah dijalankan oleh Pak Santoso dan dinilai baik harus ditingkatkan lagi di era kepemimpinan baru ini,” ucapnya.

Selain itu, Mas Dito meminta Walikota untuk memperhatikan instruksi dari pemerintah provinsi dan pusat. Saat ini, pemerintah pusat sedang menjalankan sejumlah kebijakan besar, seperti program makan bergizi gratis dan efisiensi anggaran. Jika instruksi ini tidak disikapi dengan baik, dikhawatirkan akan berdampak buruk bagi masyarakat di daerah.

“Dalam acara serah terima jabatan tadi, Gubernur Jawa Timur yang diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Timur menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat. Hal ini sangat penting, terutama dalam pelaksanaan program-program besar seperti makan siang gratis yang membutuhkan anggaran besar. Kolaborasi ini harus dijalin dengan baik, apakah anggarannya dari pusat dan fasilitasnya dari daerah, semua perlu dikomunikasikan dengan jelas,” jelas Mas Dito, yang juga merupakan politisi Partai Golkar.

Penulis: DANI ELANG SAKTI