DM, BLITAR – Kehadiran Mal Pelayanan Publik (MPP) Bumi Bung Karno di Kota Blitar mendapat apresiasi tinggi dari Ketua DPRD Kota Blitar, dr. Syahrul Alim. Dalam acara peresmian MPP yang digelar hari ini, Syahrul Alim menyampaikan dukungan penuh terhadap inisiatif pemerintah kota dalam menghadirkan layanan publik yang lebih cepat, mudah, dan transparan bagi masyarakat.

“Kami di DPRD Kota Blitar sangat mengapresiasi hadirnya MPP ini. Ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah dalam meningkatkan pelayanan yang lebih cepat, mudah, dan transparan bagi masyarakat,” ujar Syahrul Alim usai menghadiri acara peresmian MPP Bumi Bung Karno, Senin (17/2/2025).

Syahrul Alim menekankan bahwa kehadiran MPP Bumi Bung Karno menjadi solusi bagi masyarakat yang selama ini kerap mengalami kesulitan dalam mengurus dokumen dan perizinan. Dengan adanya integrasi layanan dalam satu tempat, masyarakat tidak perlu lagi bolak-balik ke berbagai instansi untuk menyelesaikan urusan administrasi.

“Dengan adanya MPP, masyarakat tidak lagi kesulitan dalam mengurus dokumen dan perizinan. Semua sudah terintegrasi dalam satu tempat dengan SOP yang jelas,” kata Syahrul Alim.

Ia juga menyoroti pentingnya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang transparan sebagai kunci keberhasilan MPP dalam memberikan pelayanan yang berkualitas.

Meski MPP Bumi Bung Karno baru saja diluncurkan, Syahrul Alim berharap agar pelayanan di MPP terus ditingkatkan ke depannya. Ia menekankan pentingnya profesionalisme dan inovasi dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

“Ke depan, kami berharap pelayanan di MPP semakin baik, profesional, dan inovatif, sehingga masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya,” ucap dokter ramah tersebut.

Sebagai Ketua DPRD Kota Blitar, Syahrul Alim menyatakan bahwa DPRD akan terus mendukung upaya pemerintah kota dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Menurutnya, MPP Bumi Bung Karno bukan hanya sekadar fasilitas fisik, tetapi juga simbol kemajuan Kota Blitar dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

“MPP ini adalah bukti bahwa Kota Blitar terus berbenah dan berkomitmen untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Kami di DPRD akan terus mendukung langkah-langkah inovatif seperti ini,” tandas pria yang juga menjabat Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Blitar.

Sekedar tahu, MPP Bumi Bung Karno telah diluncurkan atau dilaunching Walikota Blitar Santoso untuk publik pada Senin (17/2/2025). Dengan total ada 24 instansi yang memberikan pelayanan mulai dari instansi pemerintah pusat, terdapat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan Taspen. Sementara dari instansi pemerintah Kota Blitar, ada BPKAK, Dispendukcapil, dan Dinas Kesehatan.

Tidak hanya itu, sektor perbankan juga turut hadir dengan keikutsertaan Bank BRI dan Bank Jatim. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti Pos Indonesia juga menjadi bagian dari MPP ini. Selain itu, lembaga keagamaan dan hukum seperti Kementerian Agama dan Pengadilan Agama turut memberikan layanan di sini. Tak ketinggalan, DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) juga menjadi bagian penting dari MPP Bumi Bung Karno.

Penulis: DANI ELANG SAKTI