DM, BLITAR – Ketua Bawaslu Kota Blitar, Roma Hudi Fitrianto, menjadi sorotan tajam setelah diduga melakukan pembohongan publik dalam sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilkada Kota Blitar. Sidang tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Saldi Isra, di Ruang Sidang Panel 2 MK, Jakarta, Jumat, 17 Januari 2025.

Alasan PSU Dipertanyakan

Dalam persidangan, Roma menyampaikan bahwa rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di beberapa TPS, termasuk TPS 12 Kelurahan Tanjungsari dan TPS 03 Kelurahan Sukorejo, didasarkan pada hasil rapat pleno Panwascam Sukorejo serta temuan-temuan pelanggaran.

“Berdasarkan rapat pleno anggota Panwascam Sukorejo dan hasil penelitian serta pemeriksaan hasil uraian peristiwa dugaan pelanggaran di TPS 12 dan 03, telah memenuhi untuk dilakukan pemilihan suara ulang,” ujar Roma di hadapan majelis hakim.

Namun, pernyataan Roma tersebut justru mendapat bantahan langsung dari Khusnul Hidayati, anggota Panwascam Sukorejo Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (P3S).

“Saya tidak tahu soal rekomendasi PSU di 2 TPS Kecamatan Sukorejo,” tegas Khusnul.

Tidak Ada Pleno Sebelum Rekomendasi PSU

Khusnul mengungkapkan bahwa rekomendasi PSU tersebut seharusnya melalui mekanisme rapat pleno yang melibatkan tiga komisioner Panwascam. Namun, hingga rekomendasi dikeluarkan, pleno tersebut tidak pernah terjadi.

“Pleno seharusnya dilakukan oleh 3 komisioner Panwascam. Namun, sampai sekarang pun pleno tentang pembahasan rekomendasi PSU tidak terjadi,” jelas Khusnul.

Surat rekomendasi PSU yang dikeluarkan Panwascam Sukorejo sendiri tercatat dengan nomor 043/PM.00.02/JI-31.02/11/2004. Surat tersebut menginstruksikan PPK Sukorejo untuk melaksanakan PSU di dua TPS tersebut.

Hakim Konstitusi Saldi Isra Tegur Ketua Bawaslu

Diberitakan sebelumnya, di sidang mendengarkan jawaban termohon pihak terkait dan Bawaslu, Wakil Ketua MK Saldi Isra menegur keras Roma Hudi Fitrianto karena dianggap memberikan jawaban yang tidak konsisten dan terkesan mengada-ada terkait alasan rekomendasi PSU.

“Apa alasannya sehingga dilakukan PSU?” tanya Saldi.

Namun, Roma terlihat tidak memberikan jawaban konkret dan malah memberikan keterangan yang terkesan dikarang.

“Bacakan, jangan Anda karang-karang,” cetus Saldi Isra dengan nada tinggi.

Saldi juga meminta Roma untuk membacakan alasan PSU di dua TPS sesuai dengan dokumen yang sudah disampaikan ke MK. Namun, Roma tidak mampu memberikan jawaban yang memuaskan, sehingga majelis hakim beberapa kali harus mengingatkannya untuk mendengarkan arahan dengan baik.

Apabila kesaksian Ketua Bawaslu Kota Blitar ini merupakan kepalsuan, justru menciptakan polemik baru dalam proses persidangan PHPU Pilkada Kota Blitar. Jika terbukti bahwa rekomendasi PSU dikeluarkan tanpa mekanisme yang sesuai, keabsahan PSU di dua TPS tersebut dapat dipertanyakan dan berpotensi memengaruhi putusan MK.

Polemik ini juga menjadi ujian bagi integritas lembaga pengawas pemilu dalam menjalankan tugasnya secara profesional dan transparan. Persidangan di MK tidak hanya menjadi arena untuk menyelesaikan sengketa hasil Pilkada, tetapi juga untuk menguji kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi.

Kasus ini menunjukkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pemilu, termasuk dalam pengambilan keputusan terkait PSU. Publik kini menunggu langkah MK untuk menyelesaikan sengketa ini secara adil, sekaligus menegaskan pentingnya integritas dalam proses pemilihan.

 

Penulis: DANI ELANG SAKTI