DM, BLITAR – Ketua Bawaslu Kota Blitar, Roma Hudi Fitrianto, mendapat teguran keras dari Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Saldi Isra, saat memberikan kesaksian dalam sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilkada Serentak 2024. Teguran tersebut terjadi dalam sidang dengan Perkara Nomor 141/PHPU.WAKO-XXIII/2025 yang digelar di Ruang Sidang Panel 2 MK, Jakarta, Jumat, 17 Januari 2025.

Hakim Minta Alasan Jelas Terkait PSU

Dalam persidangan, Saldi Isra menanyakan dasar Bawaslu Kota Blitar mengeluarkan rekomendasi untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pilkada Kota Blitar.

“Apa alasannya sehingga dilakukan PSU?” tanya Saldi Isra kepada Ketua Bawaslu.

Roma Hudi Fitrianto menjawab singkat bahwa di masing-masing TPS terdapat masalah, namun tidak memberikan penjelasan detail.

“Ada masalah di masing-masing TPS,” ucap Roma.

Mendengar jawaban itu, Saldi meminta Roma membacakan alasan yang sebenarnya sudah dicantumkan dalam dokumen jawaban pemohon yang diajukan ke MK.

“Coba Anda sebutkan dua TPS saja. Anda bacakan. Berdasarkan apa rekomendasi itu dikeluarkan?” tegas Saldi Isra.

Namun, alih-alih memberikan jawaban konkret, Roma tampak kebingungan dan memberikan penjelasan yang tidak sesuai dengan pertanyaan hakim. Hal ini membuat Saldi Isra semakin geram.

“Bacakan, jangan Anda karang-karang,” cetus Saldi Isra dengan nada tinggi.

Hakim Tegur Sikap Ketua Bawaslu

Teguran terhadap Ketua Bawaslu tidak berhenti di situ. Saldi Isra beberapa kali meminta Roma mendengarkan arahan majelis hakim dengan baik.

“Coba dengarkan saya dulu. Bacakan dua saja dari 13 TPS itu alasan apa sehingga dilakukan PSU,” pinta Saldi lagi.

Namun, sikap Roma yang terkesan tidak mendengarkan instruksi hakim membuat suasana sidang memanas. Hakim kembali mengingatkan agar saksi tidak memberikan keterangan yang tidak sesuai fakta.

Syarat Formil Gugatan Tidak Memenuhi

Sebelumnya, dalam sidang awal, Hakim Konstitusi Saldi Isra menyebut permohonan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar, Bambang Rianto dan Bayu Setyo Kuncoro, tidak memenuhi syarat formil. Hal ini merujuk pada Pasal 158 UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, yang mengatur bahwa selisih suara maksimal untuk gugatan harus kurang dari 2%.

“Kalau memakai konstruksi Pasal 158 ini tidak memenuhi,” tegas Saldi Isra dalam persidangan sebelumnya.

Implikasi Teguran terhadap Bawaslu

Teguran keras terhadap Ketua Bawaslu Kota Blitar ini mencoreng kredibilitas lembaga pengawas pemilu di tengah polemik PSU yang sudah menjadi perhatian publik. Sikap tidak profesional dan jawaban yang terkesan dibuat-buat dapat memengaruhi penilaian majelis hakim terhadap rekomendasi PSU tersebut.

Meski peluang gugatan pasangan Bambang-Bayu diterima MK dinilai kecil, polemik PSU ini tetap menjadi bagian penting dalam persidangan karena menyangkut legitimasi hasil Pilkada. Jika PSU dianggap tidak memiliki dasar yang kuat, rekomendasi Bawaslu Kota Blitar dapat dibatalkan.

Persidangan di MK tidak hanya menjadi panggung untuk memutuskan sengketa hasil Pilkada, tetapi juga menguji integritas dan profesionalisme lembaga-lembaga terkait, termasuk Bawaslu. Sikap Ketua Bawaslu yang terkesan asal-asalan dalam memberikan kesaksian menjadi pengingat bahwa setiap tindakan dalam proses pemilu harus didasarkan pada fakta dan prosedur yang benar, demi menjaga keadilan dan kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi.

 

Penulis: DANI ELANG SAKTI