DM, BLITAR – Program Makan Bergizi Gratis, salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto, diharapkan mulai dilaksanakan pada tahun 2025 di Kabupaten Blitar. Namun, hingga saat ini, alokasi anggaran khusus untuk program tersebut masih belum jelas. Hal ini menjadi perhatian dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Blitar sebagai bagian dari penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.

Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Blitar, Jumadi, menyampaikan bahwa pemerintah daerah tengah berupaya mempercepat pembahasan anggaran agar implementasi program ini bisa segera dimulai pada Januari 2025. “Mudah-mudahan cepat selesai supaya Januari 2025 sudah bisa belanja barang dan jasa. Kita ingin memastikan kegiatan bisa berjalan tepat waktu, apalagi ada program nasional yang harus kita sinkronkan, yaitu makan bergizi gratis,” ujar Jumadi, Jumat (15/11/2024).

Dalam rangka mendukung program makan bergizi gratis, Pemkab Blitar telah mulai membangun ketahanan pertanian, khususnya untuk memenuhi kebutuhan karbohidrat. Bersama dengan Polres Blitar dan Polres Blitar Kota, pemerintah daerah memperkuat ekosistem produksi lokal. “Kabupaten Blitar sudah sangat kuat sebagai sentra produksi telur, sayuran, dan buah-buahan. Ini menjadi modal besar untuk mendukung program makan bergizi gratis,” tambah Jumadi.

Namun, meskipun kesiapan logistik dinilai memadai, program ini menghadapi tantangan administratif. Hingga saat ini, petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat belum diterbitkan, sehingga perencanaan anggaran yang lebih rinci belum bisa dilakukan. “Permennya sudah ada, tinggal menunggu juknis. Kalau juknis belum turun, kita bisa menyesuaikan melalui perubahan APBD di kemudian hari,” jelas Jumadi.

Dalam menghadapi ketidakpastian anggaran, Pemkab Blitar menggunakan strategi Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mendukung pelaksanaan program ini. “BTT tidak hanya untuk bencana, tapi juga bisa dialokasikan untuk kebutuhan mendesak. Kami siap menggeser BTT ini ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait begitu juknis turun,” ungkap Jumadi.

Menurut Jumadi, program makan bergizi gratis adalah prioritas nasional yang harus diikuti oleh daerah. Dengan demikian, Pemkab Blitar berupaya agar program ini tetap berjalan meskipun belum ada alokasi anggaran yang pasti dari pusat.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Supriadi, mengungkapkan optimisme bahwa pembahasan APBD 2025 bisa selesai tepat waktu. “Target kami, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2025 akan disahkan pada akhir November. Untuk sumber dana program strategis seperti makan bergizi gratis, akan kami bahas lebih lanjut di Badan Anggaran DPRD,” kata Supriadi.

Pembahasan APBD yang melibatkan program makan bergizi gratis ini diharapkan dapat memberi dampak positif bagi masyarakat Kabupaten Blitar, terutama dalam meningkatkan kualitas gizi anak-anak dan kelompok rentan lainnya. Namun, tantangan terbesar tetap pada kejelasan anggaran dan petunjuk teknis yang hingga kini belum diterbitkan oleh pemerintah pusat.

Dengan tenggat waktu yang semakin dekat, semua mata kini tertuju pada kesigapan Pemkab Blitar dan DPRD dalam menyelesaikan pembahasan anggaran. Masyarakat Kabupaten Blitar berharap program ini bisa segera terealisasi tanpa hambatan, sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Penulis: DANI ELANG SAKTI