DM, BLITAR – Pada debat publik kedua Pilkada Kota Blitar 2024, pasangan calon (Paslon) nomor urut 02, H Syauqul Muhibbin (Mas Ibin) dan Elim Tyu Samba (Mbak Elim), menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berfokus pada digitalisasi pelayanan publik. Mengusung visi “Blitar Maju, Sehat, dan Sejahtera,” pasangan ini menggarisbawahi komitmen mereka terhadap transparansi, keterlibatan masyarakat, dan inovasi teknologi dalam pemerintahan.

Komitmen pada Tata Kelola Bersih dan Transparan

Debat kedua ini mengambil tema ‘pelayanan masyarakat dan solusi permasalahan daerah’ yang dalam sesi pertama penajaman visi dan misi, Elim menjelaskan rencana mereka untuk menerapkan smart governance berbasis keterbukaan anggaran. Dengan sistem e-budgeting, masyarakat dapat memantau alokasi dan penggunaan anggaran pemerintah secara langsung. Langkah ini memungkinkan warga Blitar ikut mengawasi dan memberikan masukan, menciptakan keterlibatan publik yang lebih aktif dan transparansi yang lebih tinggi.

Mas Ibin menambahkan bahwa pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) akan tetap dipertahankan untuk menampung aspirasi masyarakat dalam penyusunan anggaran. “Kami akan secara terbuka mempublikasikan program pembangunan dan laporan pertanggungjawaban, sehingga masyarakat dapat mengkritisi dan berpartisipasi dalam setiap tahapan pembangunan,” ungkap Ibin.

Mendorong Digitalisasi untuk Pelayanan Publik yang Efektif

Sebagai bagian dari upaya modernisasi pelayanan publik, Ibin-Elim berencana mengembangkan aplikasi layanan terpadu yang memudahkan masyarakat mengakses berbagai layanan pemerintahan, seperti pembuatan Kartu Keluarga (KK) dan Surat Izin Mengemudi (SIM). Digitalisasi ini bertujuan untuk menciptakan pelayanan publik yang cepat, mudah, dan dapat diakses kapan saja.

Ibin juga menjelaskan rencana mereka untuk memperkuat layanan darurat dengan call center 112 dan meningkatkan pelayanan di rumah sakit, termasuk memperbaiki sistem antrean yang selama ini menjadi keluhan masyarakat. “Dengan digitalisasi, kami akan memastikan pelayanan publik berjalan lebih cepat dan responsif,” ujarnya.

Pemberantasan Korupsi melalui Pendidikan dan Perubahan Budaya Birokrasi

Menanggapi masalah korupsi yang menjadi salah satu tantangan besar bagi pemerintahan daerah, Ibin menekankan pentingnya perubahan budaya di kalangan birokrat. Ia menyebutkan bahwa edukasi dan pendekatan preventif menjadi prioritas, agar penyalahgunaan wewenang dapat dicegah sejak awal. Paslon ini juga berencana melibatkan pihak berwenang untuk mengawasi implementasi kebijakan dan memastikan tidak ada penyelewengan dalam pelaksanaannya.

Dengan strategi ini, Paslon yang diusung PKB, PAN, Partai Demokrat, Partai NasDem, PKN dan PSI ini berharap dapat membawa Kota Blitar menuju era pemerintahan yang bersih, transparan, dan berbasis teknologi, menjadikan Kota Blitar kota yang lebih maju dan responsif terhadap kebutuhan warganya.

Penulis: DANI ELANG SAKTI