DM, Natuna – Pada tahun anggaran 2023 lalu, Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna, telah membangun proyek Peningkatan Jalan Lapis Hotmix (AC-BC) di ruas jalan Air Makan Kelurahan Ranai Darat, menuju ke Desa Sepempang, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna.

Jalan aspal sepanjang 3,2 kilometer tersebut, di bangun Pemerintah Daerah menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun anggaran 2023, yang menelan biaya sekitar Rp 19,6 miliar.

Menurut informasi, proyek tersebut mulai di kerjakan sekitar bulan Juni 2023, dan selesai di awal tahun 2024, oleh salah satu perusahaan milik pengusaha asli Natuna.

Perlu diakui, jalan tersebut memang memberikan dampak bagi perekonomian masyarakat sekitar. Sebab, ada sejumlah warga yang tinggal di wilayah tersebut, serta terdapat beberapa kebun cengkeh, kelapa dan durian milik warga Natuna.

Namun dibalik mulusnya jalan aspal penghubung antara Kelurahan Ranai Darat dengan Desa Sepempang, yang melintasi sisi gunung Ranai itu, terdapat sepenggal cerita sumbang dari masyarakat sekitar.

Pasalnya, ada sejumlah warga yang mengaku belum menerima uang ganti rugi lahan maupun tanaman perkebunan mereka, yang menjadi korban atas terbangunnya jalan tersebut.

“Kalau untuk tanah saya ikhlas meski tidak di kasih ganti rugi, karena jalan ini sudah dibangun kami sudah merasa bersyukur. Namun tanaman cengkeh dan kelapa kami, kalau memang ada uang ganti rugi, ya sebaiknya di bayarkan,” ungkap Ismail, warga RT 03 RW 05 Kampung Gunung Air Makan, Kelurahan Ranai Darat, saat ditemui awak media ini di Cafe Bukit Bintang, Minggu (13/10/2024) siang.

Sebab kata Ismail, ada sebagian warga yang telah menerima uang ganti rugi atas penebangan pohon tanaman yang terdampak pembangunan jalan.

Salah satunya adalah Baim (49), yang mengaku telah menerima uang pembayaran ganti rugi atas tanaman cengkeh dan kelapa miliknya, yang ditebang saat pembangunan jalan berlangsung.

“Saya sudah terima uang ganti rugi tanaman sekitar Rp 11 juta, waktu awal-awal pembukaan jalan ini. Per pohon waktu itu di ganti rugi Rp 200 ribu,” ujar Baim atau yang akrab disapa Aim.

Warga Ranai Darat lainnya, Dismun, juga mengaku belum menerima uang pembayaran ganti rugi atas tanaman cengkeh dan kelapa miliknya, yang ikut terdampak akibat pembangunan jalan yang di usulkan masyarakat sejak tahun 2011 silam tersebut.

“Waktu itu ada dua orang yang bagian mendata tanaman warga, yang satu namanya Agus, yang satu lagi Pak Zabarudin. Kalau yang di data melalui Pak Zabarudin, sudah dibayar. Yang belum itu yang di data oleh Agus, sampai sekarang belum tahu kejelasannya. Yang jelas kami tahu, ada warga yang sudah di bayar, lalu yang kami kenapa belum,” ungkap Dismun.

Selain Ismail dan Dismun, tanaman cengkeh dan kelapa milik warga Ranai Darat lainnya, juga masih ada yang belum di berikan ganti rugi.

“Sama sekali belum dibayar itu. Ada ratusan batang cengkeh saya yang ditebang, ada kelapa juga,” ujar warga tersebut yang tak ingin disebutkan namanya, ketika dihubungi melalui sambungan telepon.

Selain mengeluhkan masalah ketidak pastian uang ganti rugi tanaman perkebunan, warga juga mengeluhkan kondisi jalan Gunung Air Makan yang mulai rusak di beberapa titik. Padahal kata warga tersebut, jalan lapis hotmix itu baru berusia seumur jagung, bahkan belum genap 1 tahun dari akhir masa pengerjaan.

“Kami minta kepada Pemerintah maupun pihak terkait, tolong diperbaiki kerusakan jalan ini. Karena sehari-hari saya lewat sini untuk ambil buah kepala untuk di jual. Masak baru dibangun sudah banyak yang rusak. Kalaupun memang tak ada uang ganti rugi tanaman, saya pribadi tidak mempermasalahkan, yang penting tolong itu yang rusak diperbaiki, agar tidak semakin parah,” pungkas Ismail, seraya menunjukkan beberapa bagian jalan yang mulai rusak.

Meskipun, kata Ismail, sudah ada upaya perbaikan, namun ia menilai tidak maksimal.

“Memang sudah ada di perbaiki, tapi cuma ditampal-tampal sekedarnya saja, tak memiliki kekuatan, pasti akan rusak lagi itu,” tandasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, awak media belum berhasil menjumpai Kepala Dinas PUPR Natuna, Agus Supardi, untuk dimintai keterangan terkait progres pengerjaan jalan yang menimbulkan permasalahan ditengah masyarakat tersebut.. Bersambung…(Zaki)