DM, BLITAR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar menerima Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sebesar Rp35,2 miliar pada tahun 2024. Dana ini diprioritaskan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pelayanan kesehatan, serta menjadi pilar penting dalam menjalankan program-program prioritas yang dibutuhkan daerah.

Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Pemkab Blitar, Mohammad Badrodin, mengungkapkan bahwa dana tersebut dikelola oleh 12 organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Dinas Tenaga Kerja. Dengan alokasi terbesar diberikan kepada Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, dan Dinas Sosial, DBHCHT digunakan untuk memperkuat sektor-sektor penting yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

“Kabupaten Blitar menerima pagu anggaran DBHCHT sebesar Rp35,2 miliar setelah APBD Perubahan 2024 ditambakan Silpa. Alokasi terbesar difokuskan pada Dinas Kesehatan, Ketahanan Pangan, dan Sosial. Yang mana hingga pertengahan September, realisasi anggaran sudah mencapai 41,3 persen,” jelas Badrodin pada Selasa (1/10/2024).

Alokasi untuk Program Prioritas

DBHCHT di Kabupaten Blitar dialokasikan untuk berbagai kegiatan prioritas. Di sektor kesehatan, dana ini digunakan untuk peningkatan layanan kesehatan, termasuk pengadaan alat kesehatan, program asuransi kesehatan, dan perbaikan infrastruktur kesehatan. Sementara itu, sektor pertanian mendapatkan alokasi untuk program peningkatan ketahanan pangan melalui pelatihan dan bantuan untuk para petani tembakau dan produk terkait.

“Sebagian besar dana disalurkan untuk Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan juga Dinas Sosial, terutama untuk mendukung program jaminan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu dan peningkatan produktivitas di sektor pertanian tembakau, dan kesejahteraan buruh pabrik rokok,” kata Badrodin.

Faktor Penentu Besaran DBHCHT

Badrodin menjelaskan bahwa Kabupaten Blitar menerima alokasi DBHCHT yang relatif lebih tinggi dibandingkan daerah lain di Jawa Timur. Hal ini disebabkan oleh sejumlah faktor, seperti luas lahan pertanian tembakau, produktivitas pabrik rokok, dan jumlah penduduk yang signifikan. Faktor-faktor ini berkontribusi terhadap penerimaan cukai tembakau, yang kemudian dikembalikan dalam bentuk DBHCHT untuk mendanai program-program pembangunan daerah.

“Kabupaten Blitar memiliki produktivitas yang tinggi berkat luasnya lahan tembakau dan keberadaan pabrik rokok. Ini memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan cukai, yang kemudian meningkatkan alokasi DBHCHT bagi Kabupaten Blitar,” tambahnya.

Peningkatan Pendapatan Daerah dan Pencegahan Rokok Ilegal

Pemkab Blitar juga melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan cukai tembakau di masa mendatang. Salah satunya adalah melalui pelatihan bagi pekerja pabrik rokok untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas produk. Selain itu, pemerintah daerah juga bekerja sama dengan Satpol PP dan Bea Cukai untuk melakukan sosialisasi dan penegakan hukum guna mencegah peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai resmi, yang dapat mengurangi pendapatan negara.

“Tidak hanya meningkatkan produktivitas, kami juga fokus pada penegakan hukum untuk mencegah peredaran rokok ilegal. Ini sangat penting karena rokok ilegal merugikan negara dan mengurangi potensi DBHCHT yang bisa kita terima,” ujar Badrodin.

Harapan untuk Masa Depan

Pemkab Blitar berharap bahwa alokasi DBHCHT akan terus meningkat di masa depan. Dengan semakin besarnya DBHCHT, program-program prioritas yang mendukung kesejahteraan dan pembangunan infrastruktur daerah dapat terus diperkuat. Program ini sejalan dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur prioritas penggunaan DBHCHT untuk sektor kesehatan, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur.

“Kami berharap penerimaan DBHCHT terus meningkat di tahun-tahun mendatang. Dana ini sangat penting untuk mendukung pelaksanaan program prioritas yang dibutuhkan oleh masyarakat, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kesehatan,” pungkas Badrodin.

Dengan dukungan DBHCHT, Pemkab Blitar optimis bahwa berbagai program strategis di daerah, terutama dalam bidang kesehatan dan ketahanan pangan, dapat berjalan optimal untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

 

Penulis: DANI ELANG SAKTI