DM – Penjabat (Pj) Walikota Tanjungpinang, Hasan menegaskan kepada semua organisasi perangkat daerah (OPD), untuk tidak merekrut tenaga honorer atau tenaga harian lepas (THL).

Bahkan, Hasan juga telah menerbitkan Surat Edaran (SE) untuk kepala OPD di lingkungan Pemko Tanjungpinang, untuk tidak lagi melakukan penerimaan tenaga honorer 2024

“Sesuai arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) itu tidak boleh lagi. Berlaku secara nasional,” ujar Hasan, Selasa (30/1/2024).

Selain merekrut honorer yang baru, kata Hasan mengganti honorer yang keluar dari salah satu OPD juga tidak dibolehkan. Walaupun, gaji honorer telah disiapkan sebelumnya.

“Misalnya ada THL yang keluar itukan anggaranya sudah ada. Tapi tetap tidak boleh diisi lagi,” tegasnya.

Ia menegaskan, OPD yang tidak peduli dengan aturan tersebut akan diberikan sanksi. Sebab, larangan perekrutan honorer disampaikan oleh Mendagri.

“Sanksinya bisa kita lihat di aturan kepegawaian. Artinya tidak mendengar apa yang diarahkan,” tambahnya.

Saat ini, sebagai Pj Walikota ia telah meminta data pegawai di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) untuk melihat jumlah honorer, maupun PPPK.

“Nanti pegawai honores itu banyak berkurang karena lulus PPPK dan itu tidak boleh digantikan,” pungkasnya.

Penulis: Mael
Editor: Redaksi