DM, Blitar – Jatah pupuk subsidi untuk Kota Blitar di tahun 2024 mengalami penurunan kuota dibanding tahun sebelumnya. Demikian petani disosialisasikan membuat pupuk organik agar tidak terjadi ketergantungan pada pupuk subsidi.

Diungkapkan, Plt Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar Dewi Masitoh, bahwa pihaknya untuk tahun 2024 mengusulkan pupuk urea 700.372 kg dan pupuk NPK 796.931 kg, dalam realisasinya dialokasi pupuk urea 370.000 kg dan pupuk NPK 234.000 kg.

Padahal di tahun 2023 dari usulan pupuk urea 728.236 dan pupuk NPK 828.089, yang direalisasi sebesar pupuk urea 688.000 kg dan pupuk NPK 371.000 kg.

“Jatahnya berkurang dari yang kita usulkan sesuai dengan e-RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok elektronik), jika tahun kemarin pemenuhan usulannya urea mencapai 93 persen namun tahun ini turun kuotanya hanya sekitar 54 persen. Lalu NPK dari sebelumnya 44 persen tahun ini Cuma 29 persen yang disetujui,” ungkap Dewi Masitoh.

Menurut Dewi, kriteria petani yang bisa membeli pupuk bersubsidi ini masih sama dengan tahun sebelumnya. Salah satu yang utama yaitu petani yang tanah garapannya kurang dari 2 hektar dan menanam 9 jenis komoditas yaitu padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, kopi, kakao, tebu rakyat.

Sedang usulan yang berkurang adalah kebijakan dari pemerintah pusat yang sengaja mengurangi jatah di daerah, dikarenakan harga pupuk yang juga meningkat di pasaran.

“Memang anggarannya naik, karena memang harga pupuk itu naik. Jadi dari yang kita usulkan itu turun karena dari pusat yang memberi breakdown,” katanya.

Maka itu dia meminta agar petani bisa membuat pupuk organik atau pupuk dari bahan alami. Supaya dengan berkurangnya kuota pupuk subsidi tidak terlalu mempengaruhi produktivitas pertanian, yang memang erat hubungannya dengan pemberian pupuk kimia.

“Maka itu kita meminta para petani di kota Blitar bisa membuat pupuk organik sendiri,” pungkasnya.

Penulis: Dani Elang Sakti
Editor: Redaksi