DM, Blitar – Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar mengklaim sudah lama mengimplementasikan digitalisasi sebagai sebuah tanda telah berjalannya program smart city. Hanya saja masih ada keluhan masyarakat yang menemui kesulitan mengakses layanan pemerintahan yang dialihkan dalam bentuk digital, sehingga perlu sosialisasi lebih.

Hal demikian diungkapkan Ketua DPRD Kota Blitar dr Syahrul Alim, bahwa dia sendiri kerap mendapat keluhan masyarakat yang mengatakan layanan digital dirasa sulit, bahkan justru lebih lama dari layanan model manual.

“Memang masih dalam proses penyesuaian, baik masyarakat yang belum full terbiasa di era digital atau smart city, termasuk juga operator di pemerintah sendiri juga belum full menangani hal tersebut, sehingga masih dirasakan sulit,” ungkap dr Syahrul Alim, Rabu (5/7/2023).

Dicontohkannya, awal pendaftaran BPJS ke rumah sakit dari dulunya berjalan lancar di sistem manual, lalu ditransformasi menjadi pendaftaran sistem digital membuat sejumlah masyarakat bingung. Contoh lain, mengurus administrasi kependudukan (Adminduk) yang dulunya diurus melalui RT, dan kini bertransformasi masyarakat bisa mengurus sendiri melalui digital, juga muncul keluhan sulit dalam mengurusnya.

dr Syahrul pun menyarankan agar Pemkot Blitar dalam mengimplementasi digitalisasi dalam layanannya juga dibarengi dengan sosialisasi ke masyarakat. Berikut dengan tata cara penggunaan aplikasi digital, supaya masyarakat tidak merasa bingung atau merasa sulit, dalam mengakses layanan pemerintah yang disediakan secara digital tersebut.

“Sebagian masyarakat kita masih perlu belajar digitalisasi, maka itu diharapkan pemerintah juga memberikan sosialisasi ke masyarakat bagaimana sih cara menggunakan layanan digital tersebut,” ujarnya.

Dokter yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Blitar tersebut sangat mendukung berjalannya Program Smart City di Kota Blitar. Sebagaimana maksud dari program ini pun adalah mewujudkan pelayanan masyarakat yang serba cepat, mudah dan murah melalui teknologi digital dan jaringan internet.

“Saya kira sambil berjalan nanti fasilitas Smart City Kota Blitar bisa lebih lancar lagi, dan memberikan keuntungan yakni masyarakat terlayani lebih cepat dan mudah. Maka itu DPRD mendukung agar program ini bisa terealisasi baik,” harap dokter ramah ini.

Sekedar tahu, Jajaran Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kota Blitar baru saja menyelesaikan bimbingan teknis (Bimtek) Smart City diberikan Dinas Kominfo Jawa Timur, pada Senin (3/5/2023) hingga Selasa (4/5/2023). Bimtek tersebut dilakukan setelah Kota Blitar terdaftar dalam 28 Kabupaten/Kota se-Jawa Timur peserta Program Smart City. Bimtek tersebut diharapkan semua layanan di seluruh OPD di Kota Blitar bisa bertransformasi ke digital.

Penulis: Dani Elang Sakti
Editor: Redaksi