DM – Pemerintah Republik Indonesia mengajak negara anggota ASEAN berkolaborasi dalam memerangi berita palsu atau hoaks dan disinformasi yang berkaitan dengan informasi pemerintah.

Kepala Pusat Kelembagaan Internasional Sekretariat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika, Ichwan Nasution, menyatakan hal itu membutuhkan pengelolaan yang baik dan pedoman yang bisa digunakan bersama.

“Saya percaya, informasi pemerintah harus dikelola dengan baik dan sesuai untuk menjadi salah satu solusi untuk melawan dan menangani disinformasi, dan berita palsu yang beredar di komunitas ASEAN,” ujarnya dalam acara ASEAN Workshop on Guideline on Management of Government Information in Combating Fake News and Disinformation in the Media di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (02/03/2023).

Kapuski Setjen Kementerian Kominfo menyatakan hoaks dan disinformasi telah menjadi isu besar, tidak hanya di negara-negara ASEAN, tetapi menjadi isu global dunia, seiring dengan peningkatan kecepatan internet dan penetrasi teknologi informasi di berbagai bidang.

Menurutnya, hoaks yang berkaitan dengan pemerintah paling krusial, karena informasi tentang program dan kebijakan pemerintah seringkali disasar atau dipelintir oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab di media sosial.

“Berangkat dari isu tersebut, Indonesia dengan rendah hati memimpin proyek itu untuk mengembangkan Pedoman Pengelolaan Informasi Pemerintah dalam Memerangi Berita Palsu dan Disinformasi di Media (Guideline on Management of Government Information in Combating Fake News and Disinformation in the Media),” ungkapnya.

Kapus Ichwan Nasution berharap, peserta lokakarya (workshop) dapat memanfaatkan strategi untuk menangani berita palsu dan disinformasi, serta pengelolaan data pemerintah dan pengelolaan opini publik, bersamaan dengan menyajikan informasi dan diseminasi kepada publik.

“Lokakarya hari ini akan menjadi bagian dari implementasi Panduan untuk mendorong berbagi pengetahuan dan pengalaman di antara semua negara anggota ASEAN,” ungkapnya.

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Dirjen IKP) Kominfo, Usman Kansong, menambahkan pemerintah Indonesia menaruh perhatian khusus terhadap penyebaran hoaks dan disinformasi terkait informasi pemerintah.

Hal ini didasarkan pengalaman selama masa Pandemi Covid-19, ketika pemerintah diserang berbagai isu menyesatkan dan hoaks yang tak terhitung jumlahnya, mulai dari isu vaksin, varian virus, dan ranah agama, dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Selain itu hoaks dan disinformasi telah menimbulkan polarisasi sosial dan disharmoni pada tahun politik Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 lalu dan terulang kembali di 2019 yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

“(Melalui lokakarya ini) Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia ingin berbagi pengalaman dengan Negara-negara Anggota ASEAN tentang langkah-langkah yang dapat diambil untuk membuat pesan tanggapan yang efektif, serta bagaimana mengenali dan mendeteksi situs berita palsu dan mengidentifikasi disinformasi,” tuturnya.

Lokakarya yang digelar Kementerian Kominfo ini diharapkan akan berdampak pada terciptanya kawasan yang lebih baik sambil terus memperkuat kapasitas dan kemampuan negara dalam mendeteksi dan menanggapi berita palsu dan disinformasi.

Sumber: kominfo.go.id
Editor: Redaksi