DM – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo bersama Panglima TNI Laksamana Yudo Margono memastikan akan terus mengawal kebijakan Presiden Jokowi di Tanah Papua sebagai wujud sila kelima, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Namun demikian, tentunya masih ada tantangan yang dihadapi,” kata Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo usai meresmikan gedung baru Polda Papua melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu (8/1) dilansir dari antaranews.com.

Menurut Kapolri, halangan tersebut, misalnya masih ada pihak-pihak yang mungkin berpikir lain dan belum yakin bahwa Papua ke depannya akan menjadi salah satu wilayah pusat pertumbuhan ekonomi di luar Jawa.

Presiden Jokowi, kata Kapolri, terus berkonsentrasi untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan di Tanah Papua. Salah satu contoh suksesnya adalah pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua.

“Jadi, itu bentuk komitmen bahwa pemerintah terus memberikan perhatian penuh kepada masyarakat dan Tanah Papua,” kata Sigit.

Kapolri mengatakan pada tahun 2023, pemerintah terus menyelenggarakan program prioritas dan major project di wilayah Papua. Terkait hal itu, Kapolri menekankan pentingnya sinergi antara TNI, Polri dan seluruh elemen masyarakat Papua.

Program prioritas itu, di antaranya pembangunan destinasi wisata, pengembangan kawasan perkotaan dan infrastruktur kawasan pertanian. Sementara untuk major project, yakni pengembangan bandara, penugasan khusus tenaga kesehatan di Papua dan Papua Barat.

“Ini menjadi bagian upaya yang terus didorong pemerintah untuk mewujudkan Indonesia sentris,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, mantan Kapolda Banten itu juga menginstruksikan Kapolda Papua agar terus meningkatkan kualitas layanan kepolisian setelah diresmikannya gedung Polda Papua yang baru.

“Seluruh jajaran Polda Papua harus meningkatkan kualitas pelayanan khususnya kepada masyarakat yang membutuhkan layanan kepolisian,” pesan Kapolri.

Jenderal Sigit menegaskan bahwa memberikan layanan kepada masyarakat merupakan kewajiban untuk membuktikan bahwa kantor publik bukan hanya sekadar tempat bekerja, namun juga bisa memberikan layanan maksimal dan bisa dirasakan masyarakat.

Sumber: antaranews.com
Editor: Redaksi