DM – Mantan Kadisperkim Kabupaten Bintan, Herry Wahyu didakwa pasal berlapis, dalam perkara dugaan korupsi pengadaan lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tanjung Uban Selatan, Kabupaten Bintan.

Herry Wahyu didakwa pasal berlapis oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejari Bintan bersama dua terdakwa lainnya, yakni Ari Syafdiansyah dan Supriatna, pada Rabu (5/10/2022) di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang.

JPU Fajrian Yustiardi mengatakan bahwa setiap terdakwa memiliki peran yang berbeda-beda. Untuk terdakwa Herry, kata dia berperan sebagai Kepala Dinas Perkim Bintan.

“Sementara terdakwa Ari sebagai perantara dalam jual beli lahan. Dan Supriatna sebagai pemilik lahan,” ujar Fajrian.

Fajrian menilai, ada permainan antara ketiga terdakwa ini, sehingga mengakibatkan kerugian negara senilai Rp. 2.440.000.000. Bahkan, pembelian lahan untuk pembangunan TPA ini tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Bahwasanya itu dilakukan skala kecil, namun mereka menggunakan skala besar. Prosedur, dan ganti ruginya juga tidak benar,” ungkapnya.

Kedua terdakwa ini, kata dia didakwa primer dengan Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dan dakwaan subsider dikenakan Pasal 3 Junto 18 UU RI nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi.

“Untuk saksi ada 30an lebih orang di berkas, akan kita panggil untuk sidang. Surat tanahnya juga dijadikan barang bukti, dan kami sita,” tukasnya.

Mendengar amar dakwaan ini, Penasihat Hukum ketiga terdakwa ini merasa keberatan, lantaran ada dua surat dakwaan yang diterima penasihat hukum. Sehingga, akan mengajukan esepsi.

Kemudian Ketua Majelis Hakin, Siti Hajah Siregar menunda persidangan hingga satu pekan.

Penulis : Mael
Editor    : Redaksi