DM – Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak (Kanwil DJP) Provinsi Kepri kembali mengungkap perkara perpajakan senilai Rp. 6 Miliar lebih, yang dilakukan oleh Direktur CV RP di Kabupaten Bintan.

Kepala Kanwil DJP Kepri, Cucu Supriatna menyampaikan yang menjadi tersangka dalam perkara tindak pidana perpajakan ini ialah TL (inisial), merupakan pemilik CV RP yang bergerak dalam bidang sewa angkutan dan alat berat.

Cucu menerangkan, tersangka TL dinilai dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Badan, untuk tahun pajak 2016 hingga 2019 serta tidak menyampaikan SPT masa PPN Januari 2016 sampai Desember 2019.

Selanjutnya, kata dia tersangka ini juga tidak melakukan pencatatan dan tidak menyelenggarakan pembukuan atas kegiatan dan hasil usaha, yang dilakukan selama Tahun 2016 sampai 2019.

“Seolah-olah tidak mengerti kewajiban perpajakan apa saja yang harus dilakukan oleh wajib pajak Badan, sehingga tidak membuat dan tidak menyampaikan SPT Masa PPN serta tidak melakukan pemungutan PPN yang menjadi kewajiban Pengusaha Kena Pajak,” ujar Cucu, Selasa (9/8/2022).

Dalam perkara ini, Cucu menyatakan bahwa tersangka menimbulkan kerugian pada pendapatan negara senilai Rp. 6.040.354.700. Untuk mengganti kerugian pada pendapatan negara tersebut, kata dia penyidik telah melakukan penyitaan sebuah rumah milik tersangka.

“Serta melakukan asset tracing terhadap harta-harta lainnya yang kemungkinan masih dimiliki oleh tersangka atau keluarganya. Penyidikan telah dinyatakan lengkap atau P-21 oleh Kejaksaan Tinggi Kepri,” ungkapnya.

Cucu menyampaikan, tersangka TL telah dilakukan penahanan oleh PPNS Kanwil DJP Kepri lantaran dikhawatirkan akan melarikan diri ke luar negeri sebelum diserahkan ke Kejaksaan. Namun hari ini tersangka TL beserta barang bukti telah diserahkan ke Kejari Bintan di bawah pengawasan Kejati Kepri untuk diproses.

“Kasus ini harus menjadi perhatian dan peringatan kepada seluruh wajib pajak agar melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya, yaitu menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya yang terutang dengan benar, lengkap, dan jelas,” tukasnya.

Sementara itu, Koordinator Tindak Pidana Khusus Kejati Kepri, Indra Wijaya mengaku mendukung DJP Kepri dalam mengungkap perkara perpajakan. “Untuk kedepannya kami akan menyusun surat dakwaan dan melimpahkan ke PN Tanjungpinang,” tutupnya.

Tersangka TL diduga melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf c dan Pasal 39 ayat (1) hurufi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Penulis : Mael
Editor    : Redaksi