DM – Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mendukung upaya revitalisasi Istana Mini Banda Neira yang diusulkan oleh Pemerintah Provinsi Maluku menjadi Istana Kepresidenan di Indonesia Timur.

Istana Mini Banda Neira merupakan salah satu bangunan cagar budaya peninggalan masa kolonial, yang didirikan oleh Belanda pada tahun 1622. Istana Mini ini difungsikan sebagai tempat tinggal pejabat VOC serta kotroleur dan juga digunakan sebagai tempat penyimpanan rempah-rempah.

Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenparekraf/Baparekraf Vinsensius Jemadu dalam keterangannya, Minggu (17/4/2022), menyampaikan bahwa menjadikan Istana Mini Banda Neira sebagai Istana Kepresidenan merupakan sebuah Inovasi dalam pengembangan destinasi pariwisata.

“Kemenparekraf siap mendampingi dan mendorong Istana Mini Banda Neira untuk dijadikan Istana Kepresidenan. Kami berharap revitalisasi ini akan memberikan nilai tambah ekonomi di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif,” ujar Vinsensius.

Vinsensius menyampaikan bahwa diperlukan implementasi inovasi, adaptasi dan kolaborasi dalam mendukung Istana Mini Banda Neira sebagai Istana Kepresidenan, seperti apa yang disampaikan oleh Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno.

Direktur Pengembangan Destinasi II Kemenparekraf/Baparekraf Wawan Gunawan saat Rapat Koordinasi Pengembangan Istana Kepresidenan Banda Neira, di Kantor Gubernur Maluku, Jumat (8/4/2022), menyampaikan bahwa dalam mendukung revitalisasi Istana Mini Banda Neira, Kemenparekraf akan fokus menjadikan destinasi wisata di Kepulauan Banda siap dan layak untuk dikunjungi, dipromosikan, dan dijual kepada wisatawan.

“Salah satu bentuk dukungan dari Direktorat Pengembangan Destinasi II adalah akan diadakannya Bimtek Pengelolaan Homestay, pendampingan dan dukungan kelengkapan homestay untuk menunjang kesiapan amenitas dalam menerima kunjungan wisatawan. Dengan dijadikannya Istana Mini Banda Neira menjadi Istana Kepresidenan, Pemda harus dapat memanfaatkan momentum agar Banda mendapat perhatian pemerintah pusat,” ujar Wawan.

Wawan menyampaikan juga diperlukan sinergitas untuk membangun pariwisata yang berkualitas, terintegrasi dan berkelanjutan di Banda Neira. Oleh karena itu, menurutnya kolaborasi antara pusat dari K/L dan daerah harus fokus tepat anggaran, tepat sasaran, tepat manfaat dan tepat waktu

“Karena kepulauan Banda ini sangat luar biasa potensinya, keindahan wisata alamnya, geopark, wisata budaya dan juga wisata buatan, dan yang sangat penting adalah pemberdayaan masyarakat berbasis budaya lokal dan melibatkan tokoh dan masyarakat adat setempat guna memberi nilai tambah untuk meningkatkan kesejahteraan,” kata Wawan.

Sementara Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Maluku Marcus Jozef Pattinama menyampaikan Istana Mini Banda merupakan prototype bagi beberapa Istana Kepresidenan yang ada di wilayah barat Indonesia.

Ia berharap revitalisasi Istana Mini Banda Neira tetap dapat mempertahankan keasliannya. Sebab, sisi historis Kepulauan Banda dianggap penting dan menarik untuk diangkat sebagai salah satu modal utama pengajuan Istana Mini Banda Neira sebagai Istana Kepresidenan.

“Penetapan Banda sebagai lokomotif pariwisata Maluku sehingga seyogyanya antara provinsi dan kabupaten/kota seiya sekata dan satu langkah demi Maluku yang maju,” ujarnya.

Dalam rakor tersebut dihadiri oleh perwakilan dari kementerian/lembaga terkait, di antaranya dari Kementerian Perhubungan; Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi; Bappenas; Pemda Maluku; Dinas PUPR; Dinas Perhubungan; Balai Pelestarian Nilai Budaya Maluku; Balai Pelestarian Cagar Budaya Maluku & Maluku Utara; serta beberapa akademisi dari Universitas Pattimura. Sedangkan dalam zoom, turut hadir pihak Kantor Staf Kepresidenan.

Sumber : kemenparekraf.go.id
Editor    : Redaksi