DM, Blitar – Sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) mendapat sorotan dari fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Blitar. Kaitannya dalam kinerjanya yang kurang maksimal pada tahun lalu itu disampaikan oleh dewan dalam Rapat Paripurna DPRD Agenda Pandangan Umum Fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2021, Kamis (7/4/2022).

Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Suwito Saren Satoto mengatakan mayoritas fraksi menyampaikan masalah perbaikan jalan. Di masalah kebutuhan dasar masyarakat akan infrastruktur ini tetap menjadi masalah klasik, di mana Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Blitar selaku pemangku bidang ini belum bisa secara maksimal memuaskan masyarakat.

“Lima fraksi menyampaikan tadi ada saran masukan terkait masukan OPD. Terutama percepatan di PUPR agar ada percepatan perbaikan jalan rusak, utamanya ini mendekati hari raya banyak masyarakat mengeluhkan hal itu,” ungkap Suwito usai memimpin rapat paripurna.

Lanjut Suwito, selain masalah infrastruktur, mayoritas fraksi meminta agar OPD dalam penyelenggaraan kegiatannya bisa menyerap banyak tenaga kerja. Seperti pekerjaan fisik diharapkan bisa melibatkan masyarakat sekitar untuk diajak bekerja. Tujuannya untuk membantu meningkatkan ekonomi masyarakat yang sempat menurun akibat Pandemi Covid-19.

“APBD ini diharapkan sebagai stimulus dari pergerakan perekonomian. Sehingga kalau ada percepatan tender pekerjaan akan sangat membantu menyerap tenaga kerja,” ungkapnya.

Dinas UMKM dan Koperasi pun mendapatkan sorotan dari kondisi UMKM di lapangan yang terpuruk akibat pandemi bahkan ada yang gulung tikar. Diharapkan ada suatu pemberdayaan dari pemerintah juga bantuan suntikan dana.

“Harapannya ada strategi lah kita-kira bagaimana agar tidak jauh terperosok. Dengan perencanaan OPD yang profesional maka perencanaan matang dan tidak ada Silpa (sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan). Sehingga prioritas dalam pemulihan ekonomi bisa maksimal,” ujarnya.

Politisi PDI Perjuangan tersebut menyampaikan bahwa fraksinya juga menyoroti kinerja dinas kesehatan. Dalam hal kurangnya pelayanan kesehatan di rumah sakit yang kurang baik dikeluhkan oleh masyarakat.

“Ada ketidakdisiplinan ya dari dokter dan tenaga medis di dua rumah sakit. Sehingga otomatis ada keterlambatan hak mendapatkan pelayanan dikeluhkan masyarakat melalui fraksi kita. Masukan-masukan disampaikan fraksi-fraksi hari ini diharapkan menjadi perhatian dan segera ditindaklanjuti,” tegas pria yang juga Sekretaris DPC PDI Perjuangan tersebut.

Penulis : Dani Elang Sakti
Editor : Redaksi