DM – Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang ternyata tidak berdaya untuk mengadakan lahan pertanian. Bahkan, tidak ada satu hektarpun lahan pertanian yang dimiliki Pemko Tanjungpinang.

Hal itu diungkapkan oleh Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan (DP3) Ahadi, pada Jum’at (13/11/2020).

Menurut Ahadi, jika memang Pemko Tanjungpinang tidak bisa membebaskan lahan dengan sekaligus, kata dia pihak Pemko bisa menyicil dari tahun-ketahun.

“Ya kan bisa, bebaskan lahan dari tahun ke tahun, misalnya tahun pertama 2 hektar saja. 5 tahun udah 10 hektar. Ini tidak ada,” ungkapnya.

Hal itu, lanjut dia membuat para petani yang dibawah pengawasan DP3 Tanjungpinang menumpang lahan orang lain untuk bertani, bahkan ada yang menggunakan lahan pribadi.

Bahkan, Ahadi meminta kepada pihak Pemprov Kepri untuk membebaskan lahan dan diserahkan kepada Pemko, agar bisa dikelola. Kata dia, meskipun tanah yang dibebaskan tersebut ada kandungan bauksitnya.

“Pjs tengah semangat agar ketahanpangan di Kepri bagus, ya untuk di Tanjungpinang bantu lah lahan. Kemudian kalau memang ada, lahan bouksitkan keras, kan bisa di kelola,” sebutnya.

Tidak hanya lahan saja yang diharapkan, alat untuk mengelola pertanian seperti traktor juga disinggung oleh Kadis P3 itu. Hal itu mengingat lahan bouksit sangat keras.

“Teraktor kita tidak ada, ya bantulah teraktor. Atau dipinjamkan kepada petani kita. Tak mungkin zaman sekarang pakai cangkul,” tuturnya.

Dirinya mengakui, sudah sempat mengajukan kepada pimpinan untuk pengadaan lahan bagi petani. Namun, kata dia APBD Kota tidak mendukung.

“Pasaran untuk pembebasan lahan pasaran ya gak terlalu banyak, tergantung semangat untuk menganggarkan itu. Kita minta lahan aja, gak usah kasih duit,” tukasnya.

Penulis : Mael
Editor : Alam