(Ekspres.id) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang menggelar Rapat Paripurna Terbuka dengan agenda Penyampaian Nota Pengantar Ranperda Perubahan Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Tanjungpinang di Ruang Rapat Utama DPRD Kota Tanjungpinang, Senggarang, Senin (7/9).

Jalannya rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Tanjungpinang, Hj. Yuniarni Pustoko Weni, SH, didampingi oleh Wakil Ketua I, Ade Angga, S.IP, MM, Wakil Ketua II, Hendra Jaya, S.IP, Sekretaris Dewan DPRD Kota Tanjungpinang, Efendi dan turut hadir 24 Anggota DPRD Kota Tanjungpinang serta dihadiri, Plt. Walikota Tanjungpinang Hj. Rahma, S.IP, Sekertaris Daerah Kota Tanjungpinang, Drs. Teguh Ahmad Syafari, M.Si, Staf Ahli, Asisten, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat/Lurah di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Tanjungpinang, Hendi Amerta menyampaikan Nota Pengantar terhadap Ranperda inisiatif DPRD tentang perubahan peraturan daerah Kota Tanjungpinang Nomor 8 Tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif Pimpinan dan anggota DPRD. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur dan menempatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

“Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dilaksanakan bersama-sama oleh kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam rangka menjalankan amanat rakyat dengan menjaga keseimbangan dalam pengelolaan sumber daya manusia, integritas dan kredibilitas,” ungkapnya

Bahwa untuk menunjang tanggungjawab kinerja dan kelancaran koordinasi antara pemerintah daerah dan kinerja pimpinan anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), perlu ditingkatkan kerjasama yang didukung dengan peningkatan kesejahteraan yang memadai sesuai kemampuan daerah dalam bentuk pemberian hak keuangan dan administrasi kepada pimpinan dan anggota DPRD.

Lebih lanjut,  Hendi mengatakan untuk melaksanakan ketentuan pasal 160 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah anggota DPRD Kabupaten Kota mempunyai hak Protokoler dan pasal 177 ayat (1) Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kota mempunyai hak protokoler dan ayat (2) Hak protokoler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah, sampai saat ini belum dikeluarkannya Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Hak protokoler dimaksud.

“Ketentuan Hak Protokoler bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dapat merujuk pada pasal 47 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, menjelaskan Peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD provinsi paling sedikit memuat ketentuan tentang pengaturan protokoler” lanjutnya

Pasal ini secara Ketentuan mengenai penyusunan rancangan peraturan DPRD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 52 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan rancangan peraturan DPRD Kabupaten Kota.

Hendi juga menambahkan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD dan dengan disahkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD sudah sesuai dengan mekanisme penyusunan produk hukum daerah yang tetap berlaku sampai saat ini.

“Pada kajian filosofis dan sosiologis Rancangan Perubahan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Tanjungpinang Bahwa penyelenggaraan Pemerintah Daerah dilaksanakan bersama-sama oleh kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam rangka menjalankan amanat rakyat dengan menjaga keseimbangan dalam pengelolaan sumber daya manusia, integritas dan kredibilitas,” tambahnya.

Untuk menunjang tanggungjawab kinerja dan kelancaran koordinasi antara pemerintah daerah dan kinerja pimpinan anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), perlu ditingkatkan kerjasama yang didukung dengan peningkatan kesejahteraan yang memadai sesuai dengan kemampuan daerah dalam bentuk pemberian hak keuangan dan administrasi kepada pimpinan dan anggota DPRD.

Hendi menjelaskan, Untuk melaksanakan ketentuan pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

“Selanjutnya akan kami sampaikan pada kajian yuridis Rancangan Perubahan Daerah tentang Hak Keuangan dan Protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Tanjungpinang,” jelasnya

Selanjutnya dilakukan penyerahan Ranperda Inisiatif DPRD tentang perubahan peraturan daerah Kota Tanjungpinang Nomor 8 Tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif Pimpinan dan anggota DPRD Kota Tanjungpinang dari Pimpinan DPRD Kota Tanjungpinang kepada Plt. Walikota Tanjungpinang.